KEKUATAN politik selalu menjadi penentu arah bangsa: siapa yang diberi hak mengambil
keputusan, dan siapa
yang menikmati hasilnya. Namun di Indonesia hari ini, pertanyaan
sederhana itu berubah menjadi kecemasan kolektif apakah kekuasaan benar-benar untuk rakyat atau
justru untuk kelompok tertentu
saja?
Secara ideal, demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kenyataannya, praktik politik uang, dinasti keluarga, dan patronase rutin menyingkirkan prinsip itu. Kita melihat calon-calon yang turun dari satu keluarga ke keluarga lain di berbagai pilkada dan parlemen.
Kekuasaan untuk siapa? Jawabannya hanya bisa menjadi satu: untuk Rakyat yang suaranya harus didengar, haknya dilindungi, dan kepentingannya ditempatkan di atas kepentingan sempit segelintir orang. Tanpa itu, demokrasi hanyalah label; kekuasaan tetap menjadi alat bagi mereka yang sudah memegang kendali.